KekuasaanMoneter merupakan sebuah kekuasaan dimana untuk menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter, mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran, bahkan memelihara kestabilan nilai rupiah yang ada. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral di Indonesia, sebagaimana telah ditegaskan pada Pasal 23D UUD Jeniskekuasaan kelima yang ada di negara Indonesia adalah kekuasaan eksaminatif atau inspektif. moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Di Indonesia, kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 23D yang Meskipunkekuasaan pemerintah pusat di Indonesia diserahkan sebagiannya pada pemerintah daerah, tetapi kekuasaan tersebut tetap berada di pemerintah pusat. Indonesia memiliki cara tersendiri dalam membuat sistem pemerintahan. Kekuasaan dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Rodapemerintahan sehari-hari dijalankan oleh lembaga eksekutif. Di Indonesia, kekuasaan ini dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Wagub, Bupati, Camat, Lurah. 3. Legislatif. Lembaga yang bertugas dalam merancang, membahas, dan mengesahkan Undang-undang bersama dengan lembaga eksekutif, dan lainnya. Di Indonesia fungsi legislatif Kekuasaanini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dalam undang-undang. 4 Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan A. Konstitutif B. Legislatif C. Federatif D. Yudikatif E. Eksaminatif 5. ynSM. Home Politik Senin, 05 Desember 2022 - 1607 WIBloading... Petugas memeriksa dome Gedung Nusantara DPR atau Gedung Kura-Kura di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19/5/2022. FOTO/MPI/ARIF JULIANTO A A A JAKARTA - Trias politica merupakan istilah untuk pembagian atau pemisahan kekuasaan. Teori politik ini menyebut bahwa kekuasaan harus dipisahkan menjadi beberapa politica berasal dari bahasa Yunani, artinya politik tiga serangkai. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf asal Inggris, John Locke lalu dikembangkan oleh Montesquieu. Melalui buku berjudul L'Esprit des Lois, Montesquieu menjelaskan panjang lebar mengenai teori Trias Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, trias politika merupakan pengelompokan kekuasaan negara atas kekuasaan Legislatif kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan Eksekutif kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan Yudikatif kekuasaan mengadili. Indonesia termasuk negara yang menganut teori politik ini penerapan Trias Politica di Indonesia1. LegislatifKekuasaan Legislatif terbagi menjadi tiga lembaga, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Kekuasaan legislatif berwenang untuk membuat dan mengesahkan EksekutifKekuasaan Eksekutif di Indonesia dijalankan oleh presiden, wakil presiden, dan dibantu oleh para menteri. Kekuasaan ini berwenang untuk melaksanakan undang-undang dan roda YudikatifKekuasaan Yudikatif diisi oleh Mahkamah Agung MA, Mahkamah Konstitusi MK, Komisi Yudisial KY. Kekuasaan ini berwenang untuk mempertahankan undang-undang, dengan memberikan peradilan dan memiliki kuasa kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan selain tiga kekuasaan di atas, di Indonesia ada pula kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan ini berisi satu lembaga, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan BPK yang bertugas untuk memeriksa dan menjaga keuangan Rahmadiana Ihsanabd lembaga yudikatif politik indonesia dunia politik Baca Berita Terkait Lainnya Berita Terkini More 9 menit yang lalu 20 menit yang lalu 21 menit yang lalu 35 menit yang lalu 43 menit yang lalu 46 menit yang lalu Kenali pembagian kekuasan secara horizontal yang dibagi menjadi enam kekuasaan, Ini penjelasannya. - Agar diakui oleh dunia, negara harus memenuhi beberapa syarat, salah satunya pemerintah yang berkuasa. Indonesia dan negara lainnya memiliki lembaga negara yang memegang kekuasan untuk roda pemerintahan. Pembagian kekuasan di Indonesia dibagi dua, yaitu kekuasan horizontal dan vertikal. Baca Juga Rangkuman Ide Pokok Posisi dan Sikap Duduk yang Benar dan Sehat, Kelas 5 SD Tema 1 Pembagian tersebut sudah berdasarkan Undang-Undang Dasar UUD 1945. Pembagian kekuasan tersebut memiliki perbedaan tugas dan fungsinya. Untuk kali ini kita akan membahas apa itu kekuasaan horizontal. Baca Juga Mengenal Perbedaan Coding dan Programming, Ternyata Keduanya Tak Sama Lalu, apa saja tugas pembagian kekuasan horizontal? Yuk, kita cari tahu! Kekuasaan Horizontal Kekuasaan horizontal ialah pembagian kekuasan berdasarkan fungsi seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam UUD 1945 kekuasaan horizontal ialah pembagian kekuasan negara yang dilakukan pada tingkat pemerintah pusat dan daerah. Baca Juga Rangkuman Jawaban Ide Pokok Siput Bukalah Hewan Lemah, Tema 1 Kelas 6 SD Lalu, pemerintah pusat berjalan atau berlangsung antar lembaga negara. Perubahan UUD 1945 membuat terjadi pergeseran dalam pembagian kekuasaan pemerintah pusat. Pembagian kekuasan yang sebelumnya dibagi tiga diubah menjadi enam kekuasaan negara. Kekuasan Konstitusi Kekuasan konstitusi merupakan kekuasaan yang bertugas untuk mengubah dan menerapkan UUD. Kekuasaan ini diemban oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Dalam UUD 1945, MPR memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Baca Juga Rangkuman dan Jawaban Macam-Macam Bunyi Pantul Kelas 4 SD Tema 1 Bukan hanya di Indonesia saja, hampir seluruh dunia memiliki konstitusi atau UUD. Konstitusi pada suatu negara merupakan hukum tertinggi yang mengatur mengenai penyelenggaraan negara. Kekuasaan Legislatif Kekuasaan yang satu ini bertugas untuk membuat atau membentuk undang-undang. Lalu, kekuasan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Namun, DPR bukan hanya menyusun dan membuat undang-undang, melainkan menyerap serta menghimpun aspirasi rakyat. Kekuasaan Eksekutif Kekuasan yang satu ini mungkin sering terdengar karena sering dibahas dalam pemberitaan. Kekuasaan eksekutif bertugas menjalankan undang-undang yang udah dibuat. Namun bukan hanya itu, kekuasaan eksekutif juga bertugas sebagai penyelanggaraan negara. Menurut UUD 1945 menyatakan bahwa pemegang kekuasan pemerintahan ialah Presiden. Baca Juga Rangkuman Jawaban Jenis-Jenis Bunyi Infrasonik, Audiosonik, Ultrasonik Kelas 4 SD Kekuasaan Yudikatif Setelah itu tiga kekuasan sebelumnya, kekuasaan selanjutnya ialah yudikatif. Kekuasaan yudikatif memiliki tugas untuk mempertahankan Undang-Undang. Lalu, kekuasan ini juga untuk mengadili setiap pelanggar Undang-Undang. Pemegang kekuasaan ini antara lain Agung MA dan Mahkamah Konstitusi MK. Kekuasaan Eksaminatif Kekuasan yang satu ini berkaitan pemeriksaan dan tata kelola keuangan negara. Pemegang kekuasaan ini ialah Pemeriksa Keuangan BPK yang tertuang di dalam UUD 1945. Baca Juga Rangkuman Jawaban Kondisi Geografis Pulau-Pulau di Indonesia, Kelas 5 SD Tema 1 Kekuasaan Moneter freepik Kenali pembagian kekuasaan dari eksekutif, yudikatif dan legislatif. Kekuasaan moneter mungkin terdengar asing namun ini sangat penting untuk sebuah negara. Ini karena kekuasan moneter bertugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Selain itu, pemegang kekuasan ini juga bertugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kekuasan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia BI. - Ayo kunjungi dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani dunia pelajaran anak Indonesia. Artikel ini merupakan bagian dari Parapuan Parapuan adalah ruang aktualisasi diri perempuan untuk mencapai mimpinya. PROMOTED CONTENT Video Pilihan BerandaKlinikKenegaraan3 Cabang Kekuasaan ...Kenegaraan3 Cabang Kekuasaan ...KenegaraanRabu, 25 Mei 2022Menurut Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga apa?Secara teori, kekuasaan negara dibagi ke dalam tiga cabang yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif, yang masing-masing memiliki pengertian dan penjelasannya sendiri. Menyambung pertanyaan Anda, menurut Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Menurut Montesquieu dalam bukunya L’Esprit des Lois yang mengikuti jalan pikiran John Locke membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif,[1] dengan penjelasan masing-masing sebagai EksekutifKekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Cabang kekuasaan ini yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan negara yang tertinggi.[2]Kekuasaan ini berkaitan dengan sistem pemerintahan negara yang dianut masing-masing. Misalnya saja, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil. Sehingga secara sempit, kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden sebagai kepala negara dan kepala dikutip dari Wewenang Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, J. UU NurulHuda, Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum UIN Bandung, dalam Hukum Lembaga Negara, di negara demokratis, secara sempit lembaga eksekutif diartikan sebagai kekuasaan yang dipegang oleh raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Dalam arti luas, lembaga eksekutif mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Oleh sebab itu, secara sederhana, lembaga eksekutif dapat disebut sebagai LegislatifBerbeda dari kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang diperlukan kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang mencerminkan kedaulatan rakyat karena untuk menetapkan peraturan adalah wewenang dari lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Singkatnya, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi pengaturan.[3]Selain itu, fungsi legislatif juga mencakup[4]Prakarsa pembuatan undang-undang;Pembahasan rancangan undang-undang;Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang;Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen hukum yang mengikat kekuasaan legislatif adalah Majelis Pemusyawaratan Rakyat MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah DPD.Kekuasaan YudikatifMenjawab pertanyaan Anda, menurut Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga apa? Jawabannya adalah diatur dalam kekuasaan IX Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Dasar 1945 mengatur perihal kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.[5]Jadi, singkatnya, menurut Undang-Undang Dasar 1945 kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta Mahkamah Asshiddiqie dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara menyebutkan lingkungan pengadilan di Indonesia di antaranya adalah hal. 314Pengadilan Negeri PN dan Pengadilan Tinggi PT dalam lingkungan peradilan umum;Pengadilan Agama PA dan Pengadilan Tinggi Agama PTA dalam lingkungan peradilan agama;Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam lingkungan peradilan tata usaha negara; danPengadilan Militer PM dan Pengadilan Tinggi Militer dalam lingkungan peradilan samping itu, dikenal pula pengadilan khusus yang bersifat tetap ataupun ad hoc antara lain Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Niaga, Pengadilan Anak, Pengadilan Hubungan Kerja Industrial, dan lain-lain.[6]Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra jawaban dari kami, semoga HukumUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta RajaGrafindo Persada, 2015.[1] Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta RajaGrafindo Persada, 2015, hal. 283[2] Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta RajaGrafindo Persada, 2015, hal. 323[3] Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta RajaGrafindo Persada, 2015, hal. 299[4] Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta RajaGrafindo Persada, 2015, hal. 300[5] Pasal 24 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[6] Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta RajaGrafindo Persada, 2015, hal. 315Tags Negara Kesatuan Republik Indonesia, Foto Dok, independensiIndonesia memiliki lembaga negara utama meliputi legislatif hingga eksaminatif dalam bertugas menjalankan pemerintah yang berdaulat. Adanya lembaga negara ini bertujuan untuk membuat kedaulatan sebuah negara ada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan UUD 1945. Fungsi dari lembaga negara tentu saja untuk membantu pemerintah dalam membangun negara agar rakyatnya sejahtera dan semakin maju dari sebelumnya. Langsung saja, berikut ini uraian mengenai lembaga negara LegislatifLembaga legislatif adalah lembaga yang mewakili seluruh rakyat dalam menyusun undang-undang dan ikut serta mengawasi implementasi undang-undang yang ada di badan eksekutif, Anggota legislative ini dilalui melalui pemilihan umum dan dipilih oleh rakyat langsung. Contoh lembaga legislatif adalah MPR, DPR, dan EksekutifLembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintah hingga mempertahankan tata tertib dan keamanan di dalam dan luar negeri. Contoh lembaga eksekutif adalah presiden dan wakilnya, kementerian negara, pejabat setingkat Menteri, hingga lembaga non YudikatifLembaga yudikatif merupakan lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ada beberapa bagian yang masuk meliputi Mahkamah Agung MA, Mahkamah Konstitusi MK, dan Komisi Yudisial KY.Lembaga Negara IndependenLembaga negara independen ini dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda melalui konstitusi, undang0undang, hingga keputusan presiden. Lembaga negara ini dibentuk agar tercipta pemerintah yang bersih, disiplin tinggi, dan bebas dari kepentingan politik tertentu. Lembaga Negara Independen meliputi KPU, TNI dan Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan KOMNAS EksaminatifLembaga eksaminatif adalah lembaga independen yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lembaga eksaminatif di Indonesia adalah BPK. BPK menjadi lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan sudah paham dengan penjelasan lembaga negara yang kaka jelaskan? Memang sih sulit, tapi lama-lama kalau terbiasa tidak akan terasa. Semoga bermanfaat! Jakarta - Kekuasaan di Indonesia dibatasi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak dijalankan semena-mena. Bagaimana mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia?Kekuasaan merupakan hal yang sangat penting bagi negara dalam menjalankan wewenang guna mengatur kehidupan pembagian kekuasaan di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni pembagian kekuasaan secara horizontal dan Kekuasaan secara HorizontalPembagian kekuasaan secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi suatu lembaga. Pembagian kekuasaan di pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara sederajat, sebagaimana dijelaskan dalam buku PTK Guru PKn oleh pembagian kekuasaan di pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD 1945. Pergeseran di sini maksudnya adalah pembagian klasifikasi kekuasaan negara yang awalnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan kini berubah menjadi enam jenis kekuasaan yang dimaksud adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sementara itu, enam jenis kekuasaan negara saat ini adalah1. Kekuasaan KonstitutifKekuasaan konstitutif merupakan kekuasaan yang bertugas menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, seperti terdapat pada UUD 1945 pasal 3 ayat 1, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang- Undang Kekuasaan EksekutifKekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang menjalankan undang-undang dan praktik pemerintahan negara. Kekuasaan ini diselenggarakan oleh pemimpin negara, yaitu presiden. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 4 ayat 1, yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Kekuasaan LegislatifKekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 20 ayat 1 dan pasal 20A ayat 1, yakni Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi Kekuasaan YudikatifKekuasaan yudikatif disebut juga dengan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, seperti dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat 2"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."5. Kekuasaan Eksaminatif/InspektifKekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 23E ayat 1 yang berbunyi "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri."6. Kekuasaan MoneterKekuasaan moneter merupakan kekuasaan yang digunakan untuk menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara stabilitas nilai rupiah. Kekuasaan moneter dipegang oleh bank sentral di Indonesia, yakni Bank Indonesia, sesuai dengan UUD 1945 Pasal Kekuasaan Secara VertikalPembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Pembagian ini disesuaikan dengan tingkatan yang ada di pemerintahan. Adapun dasar dari pembagian kekuasaan ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat 1."Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan, yang diatur dengan undang-undang."Berdasarkan ketetapan tersebut, maka pembagian kekuasaan secara vertikal berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti tertulis dalam buku Ilmu Politik karya Wisnu kekuasaan secara vertikal diselenggarakan dengan berasaskan desentralisasi di negara Indonesia. Dengan asas desentralisasi, pemerintahan pusat dapat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintahan daerah guna mengatur dan mengurus pemerintahan di suatu daerah tidak dapat menjalankan wewenang daerah yang berada merupakan wewenang pemerintahan pusat, seperti urusan politik luar negeri, dan kekuasaan pada pemerintah daerah ditentukan oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dengan pemerintahan kabupaten/kota dikoordinasi, dibina, dan diawasi oleh pemerintahan pusat bagian administrasi dan kewilayahan. Simak Video "Surya Paloh Bicara Intervensi Politik Usai Johnny Plate Tersangka" [GambasVideo 20detik] twu/twu

kekuasaan eksaminatif dalam sistem pemerintah indonesia dijalankan oleh